Dalam buku "Memodernisasi Pertanian Indonesia" dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) @cips_id terdapat Bab khusus yang membahas mengenai perlu beralihnya kebijakan subsidi pupuk dan benih dari pemerintah pusat/Kementan @kemenkopangan.ri @kementerianpertanian menjadi kebijakan yang lebih produktif dan efisien.
Shane Hamilton's "Supermarket USA: Food and Power in the Cold War Farms Race" explores the intricate relationship between American supermarkets, agricultural policies, and Cold War dynamics. In the Introduction, Hamilton posits that supermarkets served as symbols of capitalist abundance, showcasing the superiority of American economic systems over socialist counterparts. He introduces the concept of the "Cold War Farms Race," emphasizing that agricultural productivity became a critical battleground in the ideological conflict between capitalism and communism. The author argues that while supermarkets were perceived as embodiments of free enterprise, they were fundamentally supported by significant state investment in agricultural technology and infrastructure.
Ardiantiono, University of Kent
Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauPrabowo yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya.
Keanekaragaman hayati dunia menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Laporan terbaru Living Planet Index menunjukkan bahwa populasi satwa liar berkurang hingga 69% sepanjang rentang periode 1970 sampai 2018. Kondisi ini membuat pelaksanaan upaya-upaya konservasi semakin mendesak.
Dzikra
Yuhasyra's eCommerce mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional untuk
seluruh Insan Pertanian Indonesia.. Sejahteralah Petani, Majulah
Pertanian Indonesia!
Beberapa artikel yang bisa dibaca untuk sama-sama memperingati Hari Tani Nasional:
Ica Wulansari, Paramadina University
Di tengah perubahan iklim yang kian ganas, petani di berbagai negara berjibaku untuk menjaga tanamannya tetap tumbuh dan produktif. Di Afrika Selatan, Kenya, Pakistan, Bangladesh, dan Malaysia, petani menggunakan varietas padi yang toleran terhadap kekeringan, melakukan diversifikasi tanaman, menggunakan kalender tanam, melakukan konservasi air dan tanah, maupun menggunakan pupuk organik. Sementara itu, di Tanzania, petani juga giat mengembangkan benih lokal yang lebih tahan terhadap kekeringan. Pengembangan ini merupakan inisiatif mereka, guna melengkapi benih-benih rekomendasi pemerintah. Sayangnya, di Indonesia, inisiatif petani untuk beradaptasi belum dilakukan dalam skala yang masif. Upaya petani beradaptasi dengan perubahan iklim secara mandiri masih terbentur oleh sistem pertanian yang tidak berkelanjutan secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Beberapa contoh aspek dalam sistem ini adalah ketergantungan terhadap pupuk kimia, ketiadaan asuransi petani, dan seretnya pendampingan negara. Mandeknya inisiatif petani menyebabkan lahan-lahan pertanian kita semakin rawan gagal panen. Jika dibiarkan, kegagalan berulang akan menggerus ketahanan pangan, mengerek inflasi, hingga memarginalkan sektor pertanian Indonesia.
Zulfa Sakhiyya, Universitas Negeri Semarang; Agung Ginanjar anjaniputra; Girindra Putri Dewi Saraswati, Universitas Negeri Semarang; Rini Astuti, Australian National University; Sri Sumaryani, dan Zuhrul Anam, Universitas Negeri Semarang
Pengetahuan perempuan atas bahan makanan, termasuk cara mendapatkan dan mengolahnya, berkontribusi pada tercukupinya pangan keluarga. Namun, Revolusi Hijau sejak 1960-an yang mendewakan produktivitas pertanian justru mengabaikan peran penting ini, termasuk praktik pertanian oleh perempuan. Alih-alih meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan, Revolusi Hijau berdampak negatif secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Petani laki-laki mendominasi kepemilikan, pengolahan tanah, dan pengambilan keputusan terkait sawah. Sementara itu, perempuan hanya ditempatkan menjadi pendukung aktivitas pertanian. Kini, di tengah iklim yang berubah, peran perempuan sebenarnya dapat menjadi solusi untuk menjamin ketersediaan pangan. Melalui penerapan pertanian lestari, misalnya, perempuan bisa memastikan anggota keluarga mendapatkan asupan makanan sehat tanpa mencederai alam sebagai sumber penyedianya. Kami bekerja sama dengan Solidaritas Perempuan Kinasih mempelajari aktivitas Karisma, kelompok petani perempuan yang berbasis di Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2006. Dengan pendekatan feminist participatory action research (FPAR), kami mengidentifikasi langkah petani perempuan dalam melakukan praktik-praktik pertanian lestari sebagai bentuk kritik terhadap sistem pertanian konvensional sekaligus usaha untuk mewujudkan pertanian yang adil. Sejauh ini, kami menemukan petani Karisma menerapkan praktik pertanian lestari melalui penggunaan bibit lokal, pupuk organik, dan sistem pranata mangsa (kalender tanam tradisional masyarakat Jawa). Ketiganya merupakan praktik tradisional yang telah dilakukan secara turun-temurun dan ramah lingkungan. Penerapannya menyesuaikan dengan kondisi alam dan situasi masyarakat sekitar. Implementasi dari ketiga metode tersebut juga turut meningkatkan perekonomian dan relasi sosial para petani perempuan.
 |
| Kampung Adat Cireundeu |
Akbar Primasongko, Reza Raihandhany, dan Dzikra Yuhasyra
Pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini berfokus pada menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian dan kelestarian lingkungan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi tanah, air, serta keanekaragaman hayati. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik pertanian modern seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan, sehingga mengakibatkan degradasi ekosistem. Oleh karena itu, upaya untuk mengintegrasikan kembali nilai-nilai berkelanjutan dalam pertanian menjadi semakin penting.
Patta Hindi Asis, Universitas Muhammadiyah Kendari dan Sitti Rahma Ma'mun, Universitas Muhammadiyah Kendari
Jauh sebelum “hegemoni” beras, masyarakat Sulawesi Tenggara – khususnya suku Tolaki – mengenal tanaman sagu sebagai bahan pangan pokok. Sayangnya, politik pangan membuat sagu perlahan-lahan tersisihkan.
Sebelum era 1980-an, sagu merupakan makanan utama masyarakat Tolaki – etnis terbesar yang mendiami Sulawesi Tenggara. Di sana, pati sagu diolah menjadi Sinonggi, makanan khas masyarakat Tolaki. Mereka kerap menyantap Sinonggi dengan campuran sayur bening dan ikan kuah kuning atau ayam kampung yang dimasak dengan daun kedondong hutan (tawaloho).
Namun, keberhasilan swasembada beras di tahun 1980-an turut mengubah pola konsumsi masyarakat dari sagu menjadi penggila nasi. Sagu sebagai makanan pokok terpinggirkan dan hanya jadi sekedar pelengkap makanan setelah nasi.
Secara potensi, jumlah sagu di Sulawesi Tenggara cukup besar untuk di pulau Sulawesi. Sebagai pembanding, data Kementerian Pertanian menunjukkan di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai penghasil sagu di daratan Sulawesi, volume produksi sagu mencapai 3.259 ton dengan luas lahan produksi mencapai 3.849 hektar. Sedangkan Sulawesi Tenggara dengan luas produksi 4.567 hektar, jumlah produksinya hanya mencapai 3.001 ton.
Daratan Konawe masih sangat berpotensi menjadi pusat industri sagu. Menurut Kementerian Pertanian, sagu dapat diolah menjadi tepung sagu (termasuk produk makanan olahannya, seperti kue tradisional), dari bahan pembuatan obat di industri farmasi hingga sumber energi alternatif seperti bioetanol. Ampas sagu bahkan bisa diolah menjadi protein sel tunggal untuk pakan ternak. Ini tentunya bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Terdapat potensi besar dari sagu tak hanya untuk menjaga diversifikasi dan ketahanan pangan, namun juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, terutama dalam dalam krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.
Ary Widiyanto, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Kopi merupakan salah satu jenis tanaman primadona di Indonesia. Sebagai negara pengekspor terbesar ke-4 di dunia–setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia–biji kopi asal Indonesia menjangkau negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan Amerika Serikat.
Minum kopi pun menjadi bagian gaya hidup masyarakat Indonesia, ditandai dengan tumbuhnya kafe-kafe baru di berbagai daerah.
Bermacam fakta di atas seharusnya berdampak positif pada petani sebagai salah satu aktor utama dalam mata rantai penjualan kopi. Namun, penelitian kami di Jawa Barat nyatanya menunjukkan hasil yang miris.
Usai bergulat dengan penurunan permintaan di masa pandemi, para petani langsung disambut dengan dampak perubahan iklim yang kian nyata. Produksi mereka kemudian turun drastis.
Kiagus M. Iqbal, Sajogyo Institute dan Moh Ali Rahangiar, Sajogyo Institute
Reforma Agraria di Indonesia selalu mendatangkan konflik. Sejak pertama kali dicetuskan semasa pemerintahan Soekarno hingga saat ini, cita-cita Reforma Agraria untuk merombak struktur penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia kepada warga negara yang berhak, khususnya kepada petani penggarap, petani gurem, dan buruh tani masih jauh dari harapan. Upaya baru setelah Reformasi pun masih menyisakan masalah. Catatan Sajogyo Institute yang meneliti masalah agraria di Indonesia menunjukkan struktur penguasaan tanah di Indonesia masih tidak adil hingga tahun 2013. Hampir 90% petani tunakisma (petani tanpa tanah), gurem, dan kecil hanya menguasai 45,71% lahan dengan rata-rata luas lahan 0,45 hektar per orang. Idealnya luas pemilikan tanah di Jawa Tengah, Yogyakarta, beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, sebaiknya berkisar antara 0,5 hingga 1 hektar per orang. Sementara, 12.04% petani golongan lebih mampu menguasai tanah rata-rata 3,87 hektar per orang. Konflik agraria pun masih sering terjadi. Lembaga swadaya masyarakat Konsorium Pembaruan Agraria mencatat telah terjadi 2.047 konflik agraria dalam kurun 2015-2019, naik dari 1.308 konflik pada periode lima tahun sebelumnya (2010-2014). Masalah-masalah dalam implementasi kebijakan Reforma Agraria bermuara dari masih dominannya kuasa negara atas tanah yang mendorong kepemilikan tanah oleh perusahaan-perusahaan lewat kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat distribusi kepemilikan tanah yang adil.
Budiman Minasny, University of Sydney dan Rudiyanto, Universiti Malaysia Terengganu
Mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras.
Angka konsumsi beras nasional pada 2017, menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 111 kilogram per kapita. Indonesia adalah negara ketiga paling tinggi dalam konsumsi beras di dunia.
Total konsumsi beras hampir 30 juta ton per tahun, sedangkan produksi beras dalam negeri sekitar 32 juta ton.
Masalahnya adalah data produksi beras dan luasan sawah selama 20 tahun terakhir ini tidak pasti. Ada perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik karena metode pengukuran yang tidak sama. Padahal, informasi yang akurat dan mutakhir tentang luasnya sawah penting untuk membantu mengelola ketahanan pangan dan air.
Penelitian kami yang dipublikasi di jurnal teknologi Remote Sensing baru-baru ini memaparkan cara untuk mengetahui luasan padi secara akurat.
Kami “mengajari” komputer untuk mengenali berbagai tahap pertumbuhan padi dari citra satelit radar.
Teknologi ini telah kami uji cobakan di Malaysia (dengan sampel lebih dari 1 juta hektare) dan Indonesia (sampel 0,75 juta hektare) pada September 2016 hingga Oktober 2018.
Di Indonesia kami memetakan daerah pusat produksi beras di Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu di provinsi Jawa Barat yang luasnya lebih dari 350.000 hektare. Informasi terperinci mengenai tahap pertumbuhan padi di setiap luasan lahan 10 meter dapat diketahui secara langsung setiap bulan.
Untuk memastikan kebenaran hasil prediksi kecerdasan buatan tersebut, kami membandingkannya dengan data survei lapangan, dan metode kami memiliki akurasi 96,5%. Kami juga bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk meramalkan luasan pemanenan padi hingga dua bulan ke depan. Metode ini lebih hemat biaya dibanding metode survei lapangan.
Venticia Hukom, Yayasan Inobu
Petani skala kecil dan nelayan merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan iklim. Pasalnya, petani kecil kerap bercocok tanam di kawasan yang rentan, misalnya karena curah hujan yang rendah atau kualitas tanah yang menurun.
Nelayan pun bernasib hampir sama seiring dengan menurunnya keragaman biota laut akibat pemanasan global.
Kendati demikian, dua kelompok ini sebenarnya memiliki sistem kerja dan berbagai metode yang meningkatkan peluang adaptasi di tengah iklim yang berubah. Peluang tersebut dapat semakin tinggi jika mereka giat bekerja sama dan mengorganisasi diri untuk menyusun strategi menghadapi pemanasan global.
Hero Marhaento, Universitas Gadjah Mada
Indonesia masih menghadapi permasalahan tata kelola perkebunan kelapa sawit, termasuk persoalan tumpang tindih kebun sawit dengan kawasan hutan.
Pada 2019, data dari lembaga nirlaba yang fokus pada pelestarian lingkungan, Yayasan Kehati, mengemukakan ada 3,4 juta hektare (ha) kebun sawit dalam kawasan hutan.
Upaya pembenahan tata kelola sawit tak bisa dilakukan dengan cara yang koersif atau kaku. Misalnya, dengan pendekatan pidana ataupun dengan pembongkaran tanaman sawit yang terlanjur merambah kawasan hutan.
Selain tak efektif, pendekatan-pendekatan tersebut tak menjamin pemulihan hutan yang kualitasnya terlanjur rusak atau menurun akibat kebun sawit. Pendekatan yang koersif juga amat berisiko pada kesejahteraan petani, dan rawan menimbulkan konflik.
Guna menyelesaikan persoalan ini, sejak 2018, tim dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, bersama Universitas Jambi, Universitas Palangka Raya, dan Yayasan Kehati melalui program Strengthening Palm Oil Sustainability (SPOS) Indonesia merumuskan solusi untuk memperbaiki kondisi hutan yang telah digunakan untuk kebun sawit sejenis (monokultur), sekaligus menjaga kesinambungan pendapatan petani.
Solusi ini bernama strategi jangka benah, yakni penambahan jumlah tanaman berkayu pada kebun sawit monokultur melalui teknik agroforestri (wanatani) selama jangka waktu tertentu. Ini bertujuan untuk menambah keberagaman jenis tanaman dengan manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi yang tinggi pada kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan.
Aun Falestien Faletehan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Masyarakat kawasan hutan seringkali menjadi saksi bisu dari penderitaan kemiskinan kronis. Di dalam struktur masyarakat kawasan hutan yang jauh dari hiruk piruk kota dan akses pengetahuan, ternyata masih banyak beberapa rumah tangga yang terjebak dalam kemiskinan kronis selama bertahun-tahun dan lintas generasi.
Pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 36,7% dari 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan termasuk dalam kategori miskin. Sementara, data Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan bahwa 58% dari seluruh desa tertinggal di Indonesia berlokasi di sekitar kawasan hutan.
Bila ditinjau dari durasi atau lama kondisi kemiskinannya, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan sementara atau transien dan kemiskinan kronis. Kemiskinan sementara cenderung bersifat lebih temporal dan bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, krisis keuangan, atau, seperti yang kita alami baru-baru ini, pandemi Covid-19.
Sementara itu, kemiskinan kronis melibatkan kondisi yang serius, tidak hanya terkait dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga melibatkan masalah pembangunan manusia, mental individu, dan isolasi sosial. Kondisi ini dapat bertahan bertahun-tahun bahkan melibatkan turun temurun lintas generasi.
Saya melakukan riset di Dusun Malangbong, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang membuat kondisi kemiskinan ini sulit diatasi dalam kurun waktu yang lama. Lokasi Dusun Malangbong bersebelahan dengan kawasan hutan produksi milik Perhutani yang sedikit terisolasi dengan sumber daya yang terbatas mengingat sulitnya akses transportasi untuk keluar masuk dusun. Terdapat 105 keluarga di dalam dusun tersebut, sebagian besar hidup dalam kemiskinan.
Saya melakukan wawancara dengan 14 keluarga dan sejumlah perangkat desa, observasi lapangan, dan studi kearsipan untuk mendukung penelitian saya.
Temuan saya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menggenjot upaya pengentasan kemiskinan terutama bagi warga di sekitar hutan. Indonesia berambisi membuat sektor kehutanan lebih banyak menyerap emisi ketimbang melepaskannya pada 2030. Nah, pemenuhan target tersebut turut bergantung pada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
Angga Dwiartama, Institut Teknologi Bandung; Diany Faila Sophia Hartatri, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia; Jeffrey Neilson, University of Sydney, dan Mark Vicol, Wageningen University
Seiring pesatnya perkembangan sektor kopi khas (spesialti) di pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir, hubungan yang lebih erat tercipta antara pelaku industri di hilir (penyangrai/roaster) dan petani kopi. Dulu, petani menanam, memanen, dan memproses kopi arabika secara tradisional, lalu menjual ke pengumpul. Pengumpul lalu membawa biji kopi ke pabrik pemrosesan sebelum kopi beras (green bean) diekspor atau dijual kepada roaster dalam negeri. Sekarang, para roaster terdorong untuk langsung mencari biji kopi ke petani, sekaligus berusaha mendorong perbaikan kesejahteraan petani yang sebagian besar adalah keluarga miskin. Ini menciptakan apa yang kami sebut sebagai relationship coffee. Relationship coffee adalah bentuk hubungan antara pembeli kopi (roaster) dan petani yang biasanya melibatkan interaksi pribadi, kepercayaan, transparansi harga, dan komitmen terhadap peningkatan mutu dan kesejahteraan petani. Roaster, dengan dukungan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, misalnya membangun Unit Pengolahan Hasil (UPH) untuk dikelola petani. Namun, penelitian kami menemukan bahwa upaya-upaya dalam relationship coffee justru tidak banyak membantu dalam usaha mengentaskan petani dari kemiskinan, meskipun dilakukan dengan itikad dan harapan baik. Penelitian kami, yang didanai oleh Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) dari 2008 hingga 2020, melibatkan enam studi kasus di lokasi sentra produksi kopi spesialti di Sumatra Utara, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Melalui studi yang panjang dan interaksi intensif dengan para pemangku kepentingan di industri kopi, kami mengidentifikasi setidaknya sembilan mitos yang jamak dipahami oleh pemerintah, LSM, dan pelaku usaha tentang petani kopi, yang tidak sepenuhnya tepat.
Ica Wulansari, Paramadina University
Pemerintah Indonesia masih mengandalkan program subsidi pupuk untuk menopang produktivitas sejumlah produk pertanian. Selama ini, subsidi dilakukan secara tidak langsung untuk menjaga harga pupuk tetap terjangkau oleh petani. Jumlah anggarannya pun tak sedikit, sempat menyentuh Rp 34 triliun pada 2019.
Namun, alih-alih mendongrak produktivitas pertanian, program subsidi pupuk justru menimbulkan dua masalah. Pertama adalah perkara kerusakan lahan pertanian akibat pupuk subsidi yakni urea dan NPK (nitrogen, fosfat, kalium) – yang menggunakan bahan baku dari produk turunan minyak dan gas bumi. Penerapan pupuk yang berlebihan dapat merusak kekayaan organisme dalam tanah.
Sedangkan masalah kedua adalah persoalan tata kelola, mulai dari lemahnya pengawasan sehingga harga pupuk subsidi lebih mahal dibandingkan harga eceran tertinggi, serta distribusinya yang tidak tepat sasaran.
Tanpa perubahan yang mendasar, program subsidi pupuk justru melenceng dari tujuannya untuk meningkatkan produksi pangan dan menyejahterakan petani. Program ini semestinya dievaluasi besar-besaran, terutama terkait relevansi subsidi pupuk terhadap komitmen Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan pertanian yang berkelanjutan.
Marcellinus Mandira Budi Utomo, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Levina Augusta Geraldine Pieter, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Sampah bukan semata masalah perkotaan, tapi juga di pedesaan. Kian banyak desa yang berkembang menjadi daerah urban. Desa juga menjadi muara pengelolaan sampah perkotaan karena banyak tempat pembuangan akhir berlokasi di daerah rural.
Masalah ini sedianya dapat diatasi dengan pengelolaan sampah dari tingkat desa, misalnya dengan pendirian tempat pengelolaan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R).. TPS3R adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Namun, kendala teknologi ataupun kapasitas membuat banyak TPS3R berhenti di tengah jalan.
TP3SR bisa membantu meningkatkan nilai sampah organik–jenis sampah paling dominan di Indonesia. Sejauh ini, sampah organik belum dianggap sebagai komoditas ekonomi. Padahal, nilai sampah dapat dinaikkan dengan diolah menjadi produk kompos sehingga bisa menyokong pertanian berkelanjutan.
Isu pertanian berkelanjutan perlu digaungkan karena 72% lahan pertanian di Indonesia dalam kondisi kritis. Kualitas lahan semakin menurun karena terlalu banyak menggunakan pupuk kimia.
Penerapan kompos pada lahan pertanian berpotensi memulihkan kesuburan tanah. Karena itu, sampah organik dapat mendukung sistem pertanian ramah lingkungan yang melindungi kesehatan ekosistem sawah dan menghasilkan pangan yang lebih sehat.
Anggapan di atas memicu kami bersama pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali, dan organisasi pegiat lingkungan setempat menginisiasi ‘perkawinan’ pengolahan sampah organik dengan pertanian padi di enam desa. Hasilnya menggembirakan. Inisiatif kami mampu menggalakkan pengolahan sampah organik di tingkat desa sekaligus penerapan pertanian ramah lingkungan.
Ica Wulansari, Paramadina University
Petani termasuk kelompok yang rentan dalam menghadapi perubahan iklim. Sebagian besar petani skala kecil – terutama di negara-negara berkembang – tidak dibekali dukungan kebijakan maupun insentif yang memadai guna menopang aktivitasnya di tengah perubahan suhu bumi akibat kenaikan emisi gas rumah kaca.
Terkhusus di Indonesia, penelitian saya menunjukkan kapasitas adaptasi petani dalam menghadapi perubahan iklim sangatlah rendah karena minimnya sumber daya ekonomi dan terbatasnya akses pengetahuan. Kerentanan ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida sintetis sejak revolusi hijau –- gerakan global untuk menggenjot produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi – sejak tahun 1960-an.
Persoalan ini mesti diatasi karena perubahan iklim berisiko meningkatkan serangan hama. Akhirnya petani yang bergantung dengan pestisida sintetis terpaksa meningkatkan penggunaannya karena tak mau mengambil risiko kegagalan panen.
Padahal, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi hama serta berdampak pada kualitas tanah serta komoditas pertanian yang ditanam.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pekan lalu menyatakan tata niaga pupuk untuk pertanian dipengaruhi oleh banyaknya mafia yang mengambil keuntungan, termasuk sindikasi pupuk palsu yang merugikan petani dan merusak lahan pertanian. Lebih dari 700 perusahaan sedang diusut dan sekitar 400 perusahaan lainnya telah dihukum.
Walau menjadi produsen beras dan produk pangan lainnya untuk semua penduduk Indonesia, sekitar 35 juta petani selama puluhan tahun selalu menjadi kelompok marjinal.
Saat musim tanam akan dimulai, misalnya, harga pupuk produksi pabrik melejit dan terjadi kelangkaan pupuk yang membuat posisi mereka makin terjepit. Saat panen tiba, harga padi kerap anjlok. Ini belum termasuk risiko tanaman padi dirusak oleh hama dan penyakit.
Saat ini, di pasaran tersedia pupuk buatan bersubsidi dan non-subsidi. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani. Harga pupuk bersubsidi dan non-subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
Masalah bukan hanya terjadi pada kelangkaan dan mahalnya pupuk buatan, tapi juga cara memupuk dan pola tanam yang terus menerus sepanjang tahun. Jika tanah selalu ditanami, maka tanah tidak ada waktu istirahat untuk memulihkan energi. Cadangan unsur hara pada mineral primer habis diserap tanaman. Mineral primer berubah menjadi mineral sekunder atau mineral oksida yang mengandung sangat sedikit unsur hara tanaman.
Hasil penelitian menunjukkan tiap kali panen padi 4 ton gabah kering per hektare akan menghilangkan 32 kg unsur nitrogen, 36 kg unsur fosfat dan 21 kg unsur kalium dari dalam tanah. Kehilangan unsur-unsur hara ini harus dikompensasikan dalam bentuk penambahan unsur hara baru dari luar sesuai jumlah yang dibawa ketika panen dan ketersediaannya di dalam tanah.
Palmira Permata Bachtiar, SMERU Research Institute
Ketika membuka acara Jakarta Food Summit tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penurunan jumlah petani yang dianggap dapat mengganggu produksi pangan kita.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan jumlah pekerja di sektor pertanian turun dari 35,9 juta orang atau sekitar 30% dari jumlah total pekerja pada tahun 2017 menjadi 35,7 juta atau sekitar 29% dari total pekerja di Indonesia pada tahun 2018.
Namun, penurunan proporsi petani bukanlah hal yang mengejutkan bagi negara yang ekonominya sedang bertumbuh. Data menunjukkan bahwa proporsi pekerja sektor pertanian di Malaysia jauh lebih kecil yaitu hanya 11%. Proporsi ini bahkan di bawah 2% untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Inggris.
Kontribusi pekerja sektor pertanian memang seharusnya berkurang seiring dengan berkurangnya kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Jika tidak, tenaga kerja sektor pertanian akan berlebih dan menimbulkan masalah seperti produktivitas yang rendah, upah yang rendah serta kemiskinan.
Meski demikian, transformasi pekerja sektor pertanian ke sektor non-pertanian tidak selalu terjadi secara langsung.
Untuk dapat bekerja di sektor non-pertanian dengan upah yang lebih tinggi, sebagian pekerja pertanian perdesaan berpindah terlebih dahulu ke sektor non-pertanian perdesaan.
Membangun sektor non-pertanian yaitu pengembangan sektor industri dan jasa di perdesaan dapat dilakukan dengan adanya Dana Desa.
Riska Ayu Purnamasari, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Beberapa di antara kita mungkin pernah mendengar ungkapan “belum makan kalau belum makan nasi"—biasanya terlontar untuk menggambarkan kegandrungan masyarakat Indonesia terhadap nasi. Ungkapan ini bukan gurauan belaka. Indonesia masuk peringkat keempat negara konsumen nasi terbanyak di dunia. Bahkan, naik-turun harga beras di pasar turut menentukan besaran inflasi pangan. Apa yang kita konsumsi hari ini adalah hasil dari keputusan, kebijakan, dan peristiwa di masa lalu. Ketergantungan kita terhadap beras pun merupakan buah dari berbagai konstruksi sosial dan ekonomi di Indonesia.
Andre Arditya, The Conversation
Artikel ini bagian dari rangkaian tulisan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Gerakan kaum muda Indonesia masa kini adalah penerus para pendahulu mereka. Dalam perjalanan sejarah bangsa, kaum muda selalu memainkan peran penting dan revolusioner. Dalam sejarah, gerakan kaum muda yang berjuang melawan generasi tua yang mapan tercatat dalam momen-momen genting dan penting. Maka muncullah penamaan seperti angkatan 1908, 1928, 1945, 1966, 1974, 1978, dan - tentu saja - 1998. Tahun lalu, gelombang unjuk rasa anak muda di berbagai wilayah terhadap serangkaian rancangan undang-undang kontroversial, dipandang sebagai “protes mahasiswa terbesar sejak 1998”. “Unjuk rasa itu menunjukkan bahwa anak muda masih memiliki pandangan politik kritis dan keyakinan atas keberdayaan politik mereka, meskipun dalam dua dekade terakhir mereka sering dituduh apatis,” menurut Yatun Sastramidjaja, asisten profesor antropologi di University of Amsterdam, Belanda. Menurut dia, aktivis muda saat ini - yang bergerak saat negara ini mencapai usia 75 tahun - mewakili sebuah momen perintis dalam sejarah Indonesia. “Alasannya sederhana saja. Perjuangan para pendahulu mereka demi kebebasan dari penindasan, keadilan dan kebenaran masih penting dan justru semakin mendesak hari-hari ini,” kata Yatun.
Megan Lee, Southern Cross University dan Joanne Bradbury, Southern Cross University
Kita semua tahu bahwa makanan “sehat” itu baik untuk kesehatan jasmani kita dan dapat mengurangi risiko terkena diabetes, kanker, kegemukan dan penyakit jantung.
Yang belum banyak orang tahu adalah, memakan makanan sehat juga baik bagi kesehatan jiwa kita dan dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan.
Gangguan kesehatan jiwa meningkat begitu pesat. Di seluruh dunia, ongkos terapi serta pengobatan mencapai 2,5 miliar dolar setiap tahun secara global.
Kini terdapat bukti bahwa perubahan pola makan dapat mengurangi berkembangnya masalah kesehatan jiwa dan meringankan beban yang semakin berat ini. Panduan klinik Australia menyarankan diet ketika menangani depresi.
Belakangan ini ada kemajuan besar terkait pengaruh makanan tertentu terhadap kesehatan psikologis. Meningkatkan nutrien ini tidak hanya dapat memperbaiki kesehatan pribadi tetapi juga menurunkan biaya masalah kesehatan mental di seluruh dunia.
Rita Maliza, Universitas Andalas
Stunting atau pertumbuhan terhambat karena gizi buruk merupakan tantangan serius yang mempengaruhi jutaan anak di banyak negara berkembang. Kementerian Kesehatan melaporkan tingkat kejadian stunting di Indonesia pada 2022 sekitar 21,6%. Angka tersebut di atas standar WHO yang menetapkan prevalensi stunting harus kurang dari 20%. Stunting berefek jangka pendek maupun panjang yang sangat serius. Selain masalah tinggi badan, stunting juga memengaruhi kemampuan berpikir secara intelektual, gangguan metabolisme, keterbelakangan mental, dan daya tahan tubuh menurun. Anak-anak dengan gizi buruk lebih mudah sakit dan berisiko terkena penyakit serius seperti obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kanker. Penting untuk menemukan solusi yang efektif dan terjangkau untuk masalah ini. Indonesia tak perlu repot-repot melakukan impor pangan untuk mengatasi stunting. Banyak pangan lokal yang sebenarnya potensial tapi masih kurang dimanfaatkan, salah satunya adalah kacang lima (Phaseolus lunatus L.). Penelitian saya bersama tim yang terbit di Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences menunjukkan bahwa kacang lima, yang sering diabaikan dibandingkan kacang-kacangan lainnya, memiliki potensi besar sebagai makanan super. Kacang ini dapat mendukung kesehatan otak, meningkatkan daya ingat, dan membantu pemulihan dari gizi buruk. Kacang lima berasal dari wilayah Peru di Amerika Selatan. Inilah mengapa kacang ini dikenal sebagai kacang lima dalam bahasa Inggris. Awalnya, kacang ini digunakan di Indonesia sebagai tanaman penutup tanah. Kini, kacang lima tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Setiap daerah memiliki nama tersendiri untuk kacang ini, seperti kacang kratok di Jawa dan kacang paga di Padang. Di daerah lain, kamu mungkin mendengar kacang ini disebut kara legi, kara manis, atau kara bithik.
Iskandar Azmy Harahap, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan Perang Rusia-Ukraina di Eropa Timur sangat mempengaruhi rantai pasokan makanan secara global.
Rusia dan Ukraina merupakan produsen komoditas pertanian (gandum, jagung, biji bunga matahari) dan komoditas pertambangan (minyak bumi, gas alam, batu bara) yang memasok pasar global.
Dari sisi Rusia, kenaikan harga gas alam, yang merupakan bahan utama produksi pupuk, akan mempengaruhi harga pangan saat petani tidak mampu menanggung kenaikan biaya pupuk. Jika petani mengurangi penggunaan pupuk, hal itu dapat menurunkan kualitas dan produksi tanaman pangan.
Albert Hasudungan, Universitas Prasetiya Mulya
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) meramalkan adanya ancaman kerawanan pangan dunia apabila target produksi pangan tidak dinaikkan dua kali lipat pada 2030. Alih-alih memenuhi target nol kelaparan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030, hampir 600 juta orang justru berisiko mengalami kekurangan gizi kronis.
Untuk mengatasi persoalan ini, FAO merekomendasikan transformasi digitalisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dalam rantai pasokan pertanian.
Muhammad Achirul Nanda, Universitas Padjadjaran
Penduduk dunia diperkirakan meningkat menjadi 9,8 miliar pada 2050 dan 11,2 miliar pada 2100. Asia akan menjadi kawasan paling padat.
Dalam 27 tahun mendatang, produksi pangan dunia perlu ditingkatkan hingga 70%, dibanding pada 2007, untuk memberi makan populasi dunia yang begitu besar itu.
Selama ini, salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, adalah intensifikasi pertanian seperti menanam padi tiga kali setahun dengan pupuk kimia.
Masalahnya, intensifikasi pertanian dapat berdampak besar pada lingkungan: degradasi tanah akibat erosi angin dan air, polusi udara dan air akibat nutrisi dan agrokimia yang berlebihan, hilangnya keanekaragaman biologis dan ekologis.
Untuk mengurangi efek negatif dari pertanian, kita perlu mentransformasikan proses produksi pertanian dengan cara yang lebih berkelanjutan.
Caranya, kita perlu mengalokasikan sumber daya dengan tepat dan menggunakan praktik-praktik Pertanian Cerdas (Smart Agriculture) dengan teknik data mining. Menurut sebuah riset pada 2019, penerapan Pertanian Cerdas dapat menghemat air sampai 67% dibandingkan cara tradisional.
Website Dzikra Yuhasyra’s eCommerce bersiap untuk launching dan dalam tahap pengembangan!
Lewat lema ‘kebijakan’, bahasa Indonesia menyamakan ‘policy’ dengan kebijaksanaan.
Padahal, kalau kita bandingkan dengan bahasa lain, makna ‘policy’ lekat dengan ‘politics’ (politik).
Misalnya, ‘policy’ dalam bahasa Melayu adalah ‘polisi’, dalam bahasa Belanda ‘politiek’, bahasa Prancis ‘politique’, dan dalam bahasa Arab ‘siyasah’. Bahkan, kata ‘policy’ tidak berbeda secara makna dengan kata ‘politik’ dalam bahasa Denmark ‘politik’ dan bahasa Italia ‘politica’.
Sangat berbeda dengan yang terjadi dalam bahasa nasional kita. Saya mencari tahu mengapa kata ini dipilih lewat riset linguistik sejarah semantik kata ‘kebijakan’.
Kata ‘kebijakan’ merupakan kata benda dari akar kata ‘bijak’. Imbuhan ke- dan -an berfungsi untuk membuat kata benda dari bijak yang menggambarkan kondisi yang berhubungan dengan akar kata tersebut.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menghubungkan kata sifat ‘bijak’ dengan dua makna, yaitu selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir; dan pandai bercakap-cakap; petah lidah.
KBBI lalu mendefinisikan kata kebijakan sebagai dua hal. Yang pertama kepandaian, kemahiran, dan kebijaksanaan. Dan yang kedua rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; dan garis haluan.
Konstruksi kata ‘kebijakan’ ini bisa dikaitkan dengan ‘kebijaksanaan’, yang merupakan kata benda dari ‘bijaksana’. Kata 'bijak’ dan ‘bijaksana’ memiliki makna yang sama.
Namun, kebijaksanaan lebih universal daripada kebijakan. Kebijakan memiliki asosiasi spesifik yang merujuk pada ‘policy’, dan muncul pada wacana politis.
Kata lain yang anagram dan homofon dengan kebijakan adalah kebajikan. Akar kata ‘bajik’ berarti baik, sehingga kebajikan berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya) dan perbuatan baik.
Meski ‘kebajikan’ tidak digunakan dalam konteks politik, anagram dan homofon ini berpotensi menciptakan bayangan makna sehingga kebijakan bisa diasosiasikan dengan kebajikan dan kebijaksanaan.
Bayangan makna ini bisa meletakkan ‘kebijakan’ pada posisi baik yang universal dan tidak bermakna politis (apolitis).
Dengan demikian, ‘kebijakan’ menjadi tidak dapat ditentang, karena siapa yang bisa melawan kebijaksanaan atau kebaikan?
Tidak mudah untuk menelusuri awal mula kemunculan sebuah kata. Ada dua sumber yang bisa digunakan, yakni kamus dan penggunaan sehari-hari yang terdokumentasi.
Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Belanda, Bahasa Arab, dan bahasa asing lainnya termasuk Bahasa Inggris. Saya melakukan studi bahasa pada kamus monobahasa maupun dwibahasa dalam bahasa di atas yang diterbitkan dari tahun 1901, 1916, 1920, 1953, 1970, 1982, 1988, 2004 hingga kamus digital tahun ini.
Pada awal 1900, kata ‘kebijakan’ tidak ada dalam kamus Bahasa Melayu, tapi ada kata ‘bijak’. Dalam kamus tersebut, ‘policy’ diterjemahkan menjadi peraturan. Kamus Bahasa Jawa 1920 mencatat kata ‘wicaksana’, yang kemudian diadopsi menjadi bijaksana dalam bahasa Indonesia.
Pada Abad ke-15 dan ke-16, ‘policy’ juga disebut sebagai political sagacity dalam bahasa Inggris, yang artinya kecerdasan politis.
Istilah ‘politics’ dan ‘political strategies’ muncul beberapa abad setelah itu. Istilah ini muncul dalam pidato Presiden Sukarno setelah Indonesia merdeka untuk mengkritik imperialisme.
Pada masa pemerintahan Sukarno (1945–1966), kata ‘kebijaksanaan’ sangat jarang ditemui di dokumen kenegaraan. Setelah mencermati dokumen kebijakan yang sudah didigitalisasi, kata ‘kebijaksanaan’ muncul dua kali di Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) No. II/MPRS/1960.
Kata ‘amanat’ dan ‘manifesto’ lebih sering digunakan pada masa Orde Lama, misalnya amanat presiden dan manifesto politik. Kata ‘amanat’ merupakan transliterasi dari bahasa Arab yang berarti tanggung jawab kepada Tuhan. Sedangkan 'manifesto’ adalah kata yang sudah dihapus selama masa standardisasi dan netralisasi bahasa Indonesia pada zaman Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, kata kebijaksanaan dan kebijakan lebih sering muncul untuk merujuk makna ‘policy’.
Meski ‘policy’ konsisten diterjemahkan sebagai ‘kebijakan’, ada dua pengecualian, yakni pada “Politik Etis” dan “Politik Luar Negeri”.
Politik Etis merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ‘Ethische Politiek’ yang seharusnya - jika ingin konsisten - diterjemahkan menjadi Kebijakan Etis.
Begitu pula halnya dengan Politik Luar Negeri adalah terjemahan dari Foreign Policy.
Ini semakin menegaskan bahwa penerjemahan kata ‘policy’ tidak pernah netral.
‘Kebijakan’ pada dasarnya memiliki sifat apolitis, tapi ‘policy’ jelas-jelas melibatkan proses politik; menempelkan kedua kata ini menjadi tidak masuk akal.
Atau mungkinkah pemilihan kata ‘kebijakan’ menjadi tabir untuk menutupi proses politis yang terjadi?
Sosiolog Ariel Heryanto mengemukakan bahwa bahasa Indonesia lebih merefleksikan realitas politis alih-alih realitas linguistik.
Standardisasi bahasa yang ketat dilakukan tidak semata-mata untuk estetika kebahasaan, tapi untuk alat kepentingan kekuasaan. Bahasa bukanlah kacamata netral untuk mengenali realitas, tapi alat untuk mengkonstruksi realitas.
Seiring dengan perkembangan Indonesia yang semakin demokratis, banyak pihak mempertanyakan kebijakan yang tidak bijak. Kata ‘kebijakan’ perlu kita tinjau kembali untuk memisahkan makna kebijaksanaan dan kebajikan dari ‘policy’.
Zulfa Sakhiyya, Assistant Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
